BPBD Sumbar Tolak Permintaan Informasi Terkait Dana Covid-19, LBH Padang Ajukan Sengketa Informasi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menolak permintaan informasi dan data penggunaan dana covid-19 Sumbar yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Hal itu membuat LBH Padang mengajukan sengketa informasi atas penolakan tersebut.

“Permintaan informasi dan data penggunaan dana Covid 19 di Sumatera Barat merupakan ikhtiar kami untuk mengawal dan membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi Covid-19 di Sumatera Barat,” ungkap Direktur LBH Padang Indira Suryani, Selasa (31/8/2021).

Indira mengatakan, di masa pandemi Covid-19 secara bersama semua pihak harus mengawal agar uang rakyat tidak dicuri, dirampok dan dirampas oleh segelintir orang ataupun golongan.

“Hal urgen saat ini, semestinya setiap kepala daerah mewajibkan setiap instansi publik yang menggunakan dana penanggulangan Covid mentransparansikan secara luas kepada publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Transparansi penting untuk mencegah terjadinya perampokan dan pencurian uang rakyat di masa Pandemi Covid 19.

Menurut Indira, drama penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di Sumatera Barat menyita perhatian publik. Bukan hanya karena tingginya angka dugaan kerugian negara dalam penggunaan dana Covid-19 Sumatera Barat, namun juga lemahnya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Hal itu karena Kepolisian Sumbar telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dengan alasan pengembalian kerugian negara.

Oleh sebab itu, LBH Padang bersama Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengawal dan memonitoring penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi Covid-19 di Sumatera Barat.

Monitoring dan pengawalan kasus ini merupakan salah satu bentuk peran serta dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Namun permintaan LBH Padang tidak diberikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor: 360/584/BPBD/2021 dengan alasan menghambat proses jalannya penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian karena tidak diperoleh informasi dan data yang dimintakan maka LBH Padang mengirimkan surat keberatan dengan Nomor: 97/SK-E/LBH-PDG/VII/2021 tertanggal 6 Juli 2021 Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Sumatera Barat.

Hingga saat ini, LBH Padang tidak mendapatkan informasi dan data yang dimintakan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

/covesia.com

Share.

Leave A Reply